BeritaYogya.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa upaya mengentaskan kemiskinan bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan memerlukan kerja sama dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara daring di Gedung Berlian, Kompleks Gubernuran Jateng, Semarang, pada Jumat (15/8/2025). Luthfi menekankan filosofi “super team” yang mengedepankan kebersamaan, bukan “one man show”, dalam menangani berbagai indikator kemiskinan seperti pendidikan, bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, dan kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa program-program penanganan kemiskinan harus tepat sasaran, langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan dievaluasi setiap triwulan untuk memantau peningkatan status ekonomi warga.
Upaya kolektif yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif, ditandai dengan penurunan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah dari 9,58% pada September 2024 menjadi 9,48% pada Maret 2025.
Salah satu keberhasilan konkret adalah graduasi atau wisuda warga dari status miskin ekstrem, seperti yang telah dilakukan di Kabupaten Brebes, dimana warga dinyatakan telah “naik kelas” dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
Dukungan untuk pendekatan kolaboratif ini juga disuarakan oleh Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, yang hadir di tempat yang sama. Sumanto menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan menyatakan komitmen untuk memperjuangkan penanganan kemiskinan meskipun tantangannya berat.
Ia menggarisbawahi bahwa setiap warga negara, termasuk masyarakat miskin, memiliki kedudukan yang sama dan berhak untuk hidup layak. Untuk itu, diperlukan sinergi dari seluruh pihak, termasuk Gubernur, DPRD, aparatur sipil negara, masyarakat, dan pengusaha, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih layak bagi semua.
