BeritaYogya.com — Pemerintah Kota Yogyakarta menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Evaluasi ini digelar di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta, dan menyoroti lima sektor strategis: pengentasan kemiskinan, penanggulangan stunting, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyambut positif evaluasi tersebut sebagai bagian dari proses penguatan arah pembangunan. Ia menyampaikan bahwa pendampingan teknis dari BPKP sangat dibutuhkan agar program-program pemerintah dapat dirancang lebih efektif dan tepat sasaran. “Kami sangat beruntung ketika diingatkan dan diluruskan. Perencanaan dari awal bisa tetap on the track,” ujar Hasto.
Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, menambahkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti sejumlah rekomendasi BPKP. Salah satunya adalah dengan menyempurnakan struktur perencanaan melalui pembaruan pohon kinerja agar indikator dan target pembangunan lebih akurat serta sesuai regulasi. “Rekomendasi dari BPKP sudah kami telaah dan dituangkan dalam dokumen RPJMD 2025–2029,” ungkapnya.
Dari sisi pengawasan, Kepala Perwakilan BPKP DIY, Setya Nugraha, menjelaskan bahwa evaluasi ini mencakup lebih dari sekadar teknis anggaran. Tujuan utamanya adalah mengukur sejauh mana program pembangunan benar-benar menjangkau sasaran prioritas. Ia menekankan pentingnya keselarasan indikator kinerja dari level perangkat daerah hingga ke level kota secara menyeluruh.
BPKP juga merekomendasikan agar seluruh perangkat daerah menggunakan prinsip SMART-C (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, Continuous Improvement) dalam menyusun program dan target pembangunan. Langkah ini diyakini dapat memperkuat akuntabilitas anggaran serta memastikan seluruh kebijakan memberikan dampak langsung yang terukur bagi kesejahteraan masyarakat.
