BeritaYogya.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyoroti kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertinggal dibandingkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada semester pertama tahun anggaran 2025.
Berdasarkan data yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, realisasi pendapatan daerah Jawa Barat hanya mencapai 44,72 persen, di bawah DIY (57,43 persen) dan NTB (47,1 persen). Sementara realisasi belanja daerah Jawa Barat sebesar 37,8 persen juga lebih rendah dibandingkan DIY (41,92 persen) dan NTB (38,99 persen).
Ono menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi peringatan serius mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua secara nasional. Ia menekankan bahwa kinerja anggaran tidak hanya sekadar persoalan angka, tetapi berdampak langsung pada pelayanan publik, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai solusi, Ono menganjurkan Gubernur Dedi Mulyadi untuk menerapkan kepemimpinan yang lebih kolektif dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, wakil gubernur, DPRD, dan stakeholder terkait. Ia menegaskan bahwa era kepemimpinan saat ini menuntut kerja tim, bukan pemerintahan yang bersifat one man show.
Ono juga mendorong perbaikan sistem perencanaan dan pengawasan, membuka ruang partisipasi publik, serta mengoptimalkan peran birokrasi dalam perumusan kebijakan. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan konstitusional DPRD dan bukan serangan politik, seraya menyatakan kesiapan DPRD untuk mendukung langkah korektif pemerintah daerah.
Harapannya, Gubernur segera merumuskan langkah strategis termasuk refocusing anggaran untuk semester kedua, peningkatan kinerja perangkat daerah, dan penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk menjawab harapan rakyat Jawa Barat.
