BeritaYogya.com – Wacana untuk memberlakukan moratorium sementara terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah mencuat dan memicu perdebatan serius di tingkat politik nasional. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan kajian mendalam terkait usulan yang kontroversial ini. Bahtra menegaskan bahwa Komisi II akan meneliti lebih lanjut urgensi dan kebutuhan atas pemberhentian sementara proyek IKN tersebut.
Usulan moratorium ini diajukan oleh Partai NasDem, yang mendesak pemerintah untuk menunda pembangunan IKN dengan alasan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal negara dan prioritas nasional lainnya. Menurut Bahtra, pandangan NasDem tersebut akan ditinjau secara komprehensif oleh DPR.
Partai NasDem berargumen bahwa salah satu kendala utama pembangunan IKN adalah belum diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Ibu Kota Negara. Selain itu, Bahtra menekankan bahwa kajian moratorium harus mempertimbangkan program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto—seperti ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis—yang juga memerlukan anggaran besar.
Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran dan skala prioritas pembangunan nasional akan menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan mengenai moratorium IKN. Selain itu, Komisi II juga akan mengkaji usulan NasDem agar Wakil Presiden segera berkantor dan memanfaatkan gedung yang sudah jadi di IKN untuk mempercepat proses pemindahan ibu kota secara bertahap.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, sebelumnya telah menyatakan pentingnya memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wapres serta beberapa kementerian dan lembaga prioritas di lokasi tersebut guna mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun.
