BeritaYogya.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam APBN 2026, dengan catatan kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/5/2025).
“Prinsip efisiensi anggaran selama berdampak positif bagi rakyat akan selalu didukung oleh DPR RI,” tegas Puan. Namun, ia menekankan bahwa lembaga legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap postur anggaran untuk memastikan alokasi dana benar-benar diarahkan untuk program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mantan Menko PMK ini juga mengungkapkan bahwa DPR akan segera membahas target pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen yang tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026. “Pandangan resmi fraksi-fraksi akan disampaikan minggu depan, kemudian pemerintah akan menindaklanjuti dengan respons terhadap masukan tersebut,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengisyaratkan kelanjutan kebijakan penghematan anggaran pada tahun depan. Dalam pernyataannya Selasa (20/5/2025), Menkeu menegaskan, “Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi berbagai langkah efisiensi yang telah dilakukan tahun ini sebagai bahan penyusunan APBN 2026.”
Sri Mulyani juga memaparkan berbagai target fiskal pemerintah yang tertuang dalam KEM PPKF 2026 dalam rapat terbatas tersebut. Kebijakan efisiensi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan fiskal di tengah tantangan ekonomi global, sekaligus memastikan pembangunan nasional tetap berjalan optimal.
Dukungan DPR terhadap kebijakan penghematan anggaran ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam menyusun APBN yang lebih efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kedua belah pihak sepakat bahwa prinsip efisiensi harus sejalan dengan peningkatan kualitas belanja negara untuk program-program prioritas.
