Trump Kerahkan Pasukan Federal dan Garda Nasional untuk Amankan Washington DC

1
Anggota Garda Nasional berpatroli di depan National Mall pada 19 Januari 2021 di Washington DC. Keamanna diperketat jelang hari pelantikan Joe Biden, di tengah ancaman keamanan menyusul kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari.(AFP PHOTO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/STEPHANIE KEITH
Anggota Garda Nasional berpatroli di depan National Mall pada 19 Januari 2021 di Washington DC. Keamanna diperketat jelang hari pelantikan Joe Biden, di tengah ancaman keamanan menyusul kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari.(AFP PHOTO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/STEPHANIE KEITH

BeritaYogya.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengerahan pasukan penegak hukum federal dan Garda Nasional ke Washington DC pada Senin (11/8/2025). Kebijakan ini diumumkan sebagai bagian dari komitmennya untuk menegakkan hukum dan ketertiban. 

Trump menyatakan bahwa Kepolisian Metropolitan akan ditempatkan di bawah kendali pemerintah federal, sementara ratusan personel Garda Nasional akan dikirim ke jalan-jalan ibu kota.

Trump menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk “mengambil kembali ibu kota” dan menyebutnya sebagai “Hari Pembebasan di DC”. Kebijakan ini diambil di tengah klaim dari sejumlah politisi Partai Republik yang menyatakan bahwa Washington DC dilanda kejahatan, tunawisma, dan masalah pengelolaan anggaran, meskipun data resmi justru menunjukkan adanya penurunan angka kekerasan.

Trump juga mengungkapkan bahwa sekitar 800 anggota Garda Nasional DC akan dikerahkan, dengan kemungkinan penambahan jika diperlukan. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, menambahkan bahwa unit khusus Garda Nasional juga telah disiapkan untuk mendukung operasi ini.

Langkah ini mencerminkan pendekatan tegas Trump dalam menangani isu keamanan dalam negeri, termasuk kebijakan imigrasi yang ketat dan penanganan unjuk rasa. Ia juga mengisyaratkan bahwa kebijakan serupa mungkin akan diterapkan di kota-kota besar lain seperti New York dan Chicago.

Washington DC memiliki status khusus yang membatasi otonomi pemerintah setempat. Meskipun memiliki wali kota dan dewan kota, anggaran daerah tetap berada di bawah pengawasan Kongres. Data kepolisian setempat menunjukkan penurunan signifikan kejahatan kekerasan dalam beberapa tahun terakhir, meski Trump tetap fokus pada penanganan tunawisma melalui kebijakan yang lebih tegas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini