BeritaYogya.com – Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menuai kekhawatiran dari sejumlah pihak terkait potensi peningkatan biaya transportasi.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyatakan bahwa tanpa kajian matang, kebijakan ini berisiko memberatkan masyarakat dan pelaku usaha yang perlu berurusan dengan pusat pemerintahan.
Bambang menjelaskan bahwa saat ini akses menuju Jakarta didukung oleh berbagai moda transportasi darat, udara, dan kereta api yang terjangkau.
Sementara untuk mencapai IKN, masyarakat harus terbang ke Balikpapan terlebih dahulu dengan tarif sekitar Rp 1,5 juta per sekali jalan, lalu melanjutkan perjalanan darat sejauh 120 kilometer ke kawasan inti IKN. Hal ini dinilai tidak efisien, terutama untuk urusan mendadak atau darurat.
Bagi pelaku usaha, pemindahan ini juga berpotensi meningkatkan biaya operasional karena proses perizinan, tender, atau konsultasi dengan kementerian/lembaga akan memerlukan anggaran transportasi dan akomodasi yang lebih besar.
Bambang menekankan bahwa infrastruktur transportasi menuju IKN saat ini masih terbatas, dengan Bandara Sultan Aji Balikpapan hanya mampu menampung 30 pesawat dan akses laut yang memakan waktu berhari-hari.
Ia mendesak pemerintah untuk melakukan kajian menyeluruh dan menunda pemindahan hingga infrastruktur benar-benar siap, agar masyarakat tidak menjadi korban dari kebijakan ini.
