PDIP Pilih Jadi Penyeimbang, Bukan Oposisi untuk Pemerintahan Prabowo

3
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melantik susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai untuk periode 2025-2030 saat Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/202).(Dok. PDI-P)
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melantik susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai untuk periode 2025-2030 saat Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/202).(Dok. PDI-P)

BeritaYogya.com – Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-Perjuangan, menegaskan bahwa partainya tidak mengambil jalur oposisi dan justru mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskan kembali dalam Kongres ke-6 PDIP di Bali yang telah berlangsung akhir pekan lalu. 

Meski tidak mendapatkan kursi menteri dalam kabinet, partai dengan suara terbanyak pada Pemilu 2024 ini memposisikan diri sebagai penyeimbang yang mendukung pemerintah selama kebijakannya pro-rakyat.

Adi Prayitno, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, menyoroti posisi ini dengan pertanyaan metaforis: apakah ‘banteng’ PDIP sudah jinak? Menurutnya, jawabannya akan terlihat dari tindakan partai tersebut ke depannya. 

Jika PDIP tetap kritis dan “menyeruduk” kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat, berarti semangatnya belum luntur. Namun, jika bersikap lunak, bisa dianggap sebagai “banteng masuk angin”. Ia berharap PDIP dapat tetap kritis sebagai bentuk fungsi checks and balances.

Di sisi lain, Hendrawan Supratikno, politikus PDIP, menjelaskan bahwa peran sebagai penyeimbang berarti menjadi mitra strategis yang mendukung kebijakan pro-rakyat dan pro-keadilan, sambil siap memberikan masukan yang kritis dan konstruktif. Ia menekankan bahwa peran ini adalah fungsional-transformasional, bukan untuk transaksi politik atau berburu kekuasaan.

Megawati sendiri dalam pidatonya menegaskan komitmen partainya untuk tidak berkonfrontasi, tetapi juga tidak akan diam terhadap setiap penyimpangan nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum. Sebelum kongres, ia bahkan telah memerintahkan kader-kadernya untuk mendukung pemerintahan Prabowo, sembari tetap mengawal agar pemerintah berjalan pada rel yang benar.

Dukungan dari PDIP ini disambut positif oleh koalisi pemerintah, yang kini didukung oleh mayoritas partai di DPR. Namun, jika partai-partai politik dinilai tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, Adi Prayitno berpendapat bahwa masyarakat sipil lah yang harus mengambil alih peran oposisi melalui penyampaian pendapat, media sosial, hingga demonstrasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini