BeritaYogya.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membela Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Suryatman atas kritik dan sindiran dari Wakil Gubernur Erwan Setiawan terkait ketidakhadirannya di kantor dan rapat paripurna DPRD. Dedi menegaskan bahwa absennya Herman pada rapat Kamis (19/6/2025) disebabkan oleh tugas penting mendampingi Menteri Koordinator yang meninjau lokasi bencana longsor di Purwakarta.
“Waktu itu Herman sedang menjalankan tugas yang saya berikan. Ketika Menko datang, harus didampingi pejabat setingkat Sekda sebagai bentuk penghormatan kepada pemerintah pusat,” jelas Dedi di Cimahi, Sabtu (21/6/2025).
Dedi menepis anggapan bahwa Herman kurang menjalankan tugas. Justru, ia memuji Sekda Jabar tersebut sebagai sosok yang proaktif dan berani mengambil keputusan. “Sekda Jabar bukan sekadar administrator. Dia cerdas, eksekutor, dan berani turun langsung ke lapangan,” tegasnya.
Sebagai contoh, Dedi mengungkapkan bahwa di hari yang sama dengan peringatan HUT Kota Cimahi, Herman langsung mengambil tindakan saat menemukan masalah kebersihan di Bandung. “Dia telepon saya pagi itu melaporkan ada sampah menumpuk dan monumen yang kotor, lalu segera bertindak. Itu karakter alumni IPDN-nya yang semi-militer: tidak hanya duduk di belakang meja,” ujar Dedi.
Latar Belakang Kontroversi
Kritik terhadap Herman bermula dari pernyataan Wagub Erwan dalam rapat paripurna DPRD Jabar yang menyindir ketidakhadiran Sekda. “Saya ingin tahu, kemana saja Sekda? Selama saya mewakili Gubernur di paripurna, dia tidak pernah hadir. Bahkan di kantor pun jarang terlihat,” ujar Erwan saat membahas utang BPJS Pemprov Jabar sebesar Rp 300 miliar.
Herman membela diri dengan menjelaskan bahwa ia sedang menjalankan reformasi birokrasi dengan pendekatan “sabubukna” (bekerja total di lapangan). “Reformasi birokrasi bukan hanya duduk di belakang meja,” tegasnya dalam pernyataan tertulis.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara berharap masalah ini diselesaikan secara internal di lingkungan eksekutif.
Kasus ini menyoroti dinamika internal pemerintahan Jabar sekaligus memunculkan diskusi tentang gaya kepemimpinan birokrasi antara yang konvensional dengan pendekatan lapangan yang lebih agresif.
