BeritaYogya.Com – Fraksi NASDEM–PPP–PSI DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD DIY, Selasa (3/6).
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Ismail Ishom selaku Juru Bicara Fraksi, mewakili Ketua Fraksi Suharno, S.E dan Sekretaris Fraksi Dr. Raden Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M.
Dalam pidatonya, Fraksi NASDEM–PPP–PSI memberikan apresiasi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY.
“Capaian WTP menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang konsisten. Namun, ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja dan dampak riil di masyarakat,” ujar Ismail Ishom.
Belanja Tinggi, Tapi Masih Ada Potensi Dana Tidak Terserap
Fraksi mencatat, realisasi belanja daerah hanya mencapai 94,65% dari total anggaran Rp 6,001 triliun, meninggalkan dana tak terserap sekitar Rp 321 miliar.
“Serapan tinggi belum tentu berkualitas. Kami mendorong evaluasi terhadap program yang belum optimal, khususnya di sektor pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan,” lanjutnya.
PAD Melampaui Target, Namun Perlu Inovasi Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat melebihi target sebesar 105,42%, atau sebesar Rp 2,481 triliun. Fraksi mendorong agar pencapaian ini tidak berhenti pada aspek administratif.
“Kami minta adanya penguatan basis data, digitalisasi perpajakan, serta eksplorasi potensi dari sektor ekonomi kreatif dan pengelolaan aset,” kata Dr. Raden Stevanus
Soroti Kinerja BUMD dan Dana Bergulir
Dalam pandangannya, Fraksi juga menyoroti kerugian yang dialami Perumda Air Bersih Tirtatama DIY sebesar lebih dari Rp 3,1 miliar.
“Ini harus segera dievaluasi secara menyeluruh. Pemerintah perlu mengevaluasi model bisnis dan manajemen BUMD agar tidak terus membebani APBD,” tegas Ismail.
Fraksi juga meminta penanganan cepat atas persoalan dana bergulir BUKP yang dikeluhkan oleh nasabah di Kulon Progo.
SiLPA dan Ruang Fiskal: Potensi yang Harus Diarahkan
Dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 437,696 miliar, Fraksi melihat peluang untuk memperluas ruang fiskal tahun depan, namun mengingatkan agar SiLPA diarahkan untuk sektor strategis seperti pemulihan ekonomi, digitalisasi layanan, pendidikan vokasi, dan infrastruktur dasar.
“Kami mendukung optimalisasi SiLPA, tapi eksekusi anggaran harus lebih tajam. Fokus kita bukan hanya menyerap, tapi memberi dampak nyata bagi masyarakat DIY,” tegas Dr. Raden Stevanus.
Penutup: Dorong Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif
Fraksi NASDEM–PPP–PSI menutup pandangannya dengan dorongan agar Pemda DIY terus meningkatkan efektivitas program, transparansi keuangan, serta adopsi teknologi digital dalam pelayanannya kepada publik.
“Usulan Perda Yogyakarta Smart Province seharus dapat segera dibentuk sebagai bentuk adoptasi teknologi digital dalam berbagai sektor termasuk dalam usaha peningkatan pelayanan publik yang lebih baik”, pungkas Dr. Raden Stevanus.
