BeritaYogya.com – Pemerintah mendapat sorotan setelah memutuskan untuk tidak mempublikasikan data terbaru pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan langkah ini diambil untuk menjaga optimisme masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi. Ia mengkhawatirkan pelaporan rutin data PHK justru dapat menciptakan pesimisme yang berdampak pada kondisi psikologis warga.
“Kita tidak ingin terus-menerus membicarakan PHK karena bisa membangun semangat pesimis terhadap bangsa ini,” ujar Yassierli di Kompleks DPR/MPR, Selasa (8/7/2025).
Namun, kebijakan ini menuai kritik dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Ia mempertanyakan hubungan antara penyembunyian data PHK dengan upaya menjaga semangat masyarakat. “Justru masyarakat berhak mengetahui kondisi riil ketenagakerjaan,” tegas Agus saat dihubungi Kompas.com, Minggu (13/7/2025).
Agus menilai langkah pemerintah ini menunjukkan kurangnya transparansi. Ia mendesak agar data PHK hingga pertengahan Juni 2025 segera diungkap, sekaligus mempertanyakan program konkret pemerintah untuk menangani masalah PHK. “Apa tindakan nyatanya? Apakah ada pelatihan untuk korban PHK? Program pelatihan yang dulu ada sekarang tidak jelas kelanjutannya,” ujarnya.
Pengamat ini merekomendasikan Kementerian Ketenagakerjaan untuk lebih aktif memfasilitasi pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, termasuk menyediakan akses permodalan melalui kerja sama dengan perbankan atau kementerian terkait. Menurut Agus, langkah seperti ini lebih bermanfaat daripada menyembunyikan data yang justru berpotensi memicu disinformasi.
