BeritaYogya.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan kasus beras oplosan yang dikemas ulang sebagai beras premium dan telah beredar luas di berbagai supermarket dan minimarket ternama. Hasil pemeriksaan tim gabungan Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan dan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa sekitar 80% beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah dioplos dan dikemas ulang secara ilegal.
“Beras oplosan ini beredar di supermarket. Kami sudah mengambil sampel dari berbagai tempat distribusi,” tegas Amran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Ia menyatakan bahwa praktik ini telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp10 triliun dalam lima tahun terakhir, atau sekitar Rp2 triliun per tahun.
Menanggapi temuan ini, sejumlah minimarket telah mulai menarik produk beras oplosan dari rak penjualan. Amran menegaskan bahwa data dan bukti terkait kasus ini telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Ia juga meminta agar penindakan difokuskan pada produsen besar, bukan pedagang eceran yang mungkin tidak mengetahui asal-usul produk yang mereka jual.
“Jangan korbankan pedagang kecil. Tindak produsen besarnya,” tegasnya.
Amran juga menyoroti lonjakan harga beras di pasaran meskipun stok sebenarnya melimpah. Ia menilai hal ini akibat ulah oknum yang memanipulasi sistem distribusi untuk keuntungan pribadi. Pemerintah kini tengah menyiapkan langkah hukum dan perbaikan sistem distribusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan pokok ini.
