BeritaYogya.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas terungkapnya kembali praktik pengoplosan gas bersubsidi di tiga lokasi di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Mantan Menko PMK ini menegaskan bahwa aksi ilegal tersebut bukan hanya merugikan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan jutaan keluarga pengguna gas subsidi.
“Ini bukan pelanggaran biasa, melainkan kejahatan terhadap rakyat kecil. Tabung gas oplosan bisa meledak kapan saja dan mengancam nyawa ibu-ibu, anak-anak, serta pedagang kecil,” tegas Puan, Kamis (12/6/2025), seraya mengingatkan risiko ledakan yang mengintai masyarakat.
Polisi menemukan ratusan tabung gas ukuran 12 dan 3 kilogram dalam penggerebekan di Desa Cileungsi Kidul pada Selasa (10/6) lalu. Namun, para pelaku kabur dan diduga telah mempersiapkan sistem keamanan dengan memelihara anjing penjaga di lokasi operasi.
Puan mengecam praktik ini sebagai pengkhianatan terhadap tujuan subsidi yang seharusnya melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. “Subsidi yang seharusnya menjadi hak rakyat malah dikorupsi oleh oknum tak bertanggung jawab yang hanya mengejar keuntungan,” ujarnya.
Menyoroti lemahnya sistem pengawasan, cucu Proklamator Sukarno ini mendesak reformasi menyeluruh dalam tata kelola distribusi gas subsidi. “Fakta ada anjing penjaga di gudang oplos menunjukkan pelaku merasa nyaman beroperasi. Ini bukti kegagalan pengawasan lintas sektor, mulai dari Pertamina, Kementerian ESDM, hingga penegak hukum,” paparnya.
Puan mengusulkan tiga langkah strategis:
- Pemanfaatan teknologi pelacakan untuk memantau distribusi gas subsidi
- Transparansi data hingga tingkat pengecer
- Pembentukan satgas lintas kementerian untuk penanganan cepat
“Rakyat sering mengeluh gas yang dibeli tidak penuh, tapi tak tahu harus mengadu ke mana. Negara tidak boleh diam saat keselamatan warga dipertaruhkan,” tegas politisi PDI-P ini, seraya memperingatkan dampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik pada kebijakan subsidi.
Sebagai penutup, Puan menegaskan komitmen DPR untuk mendorong penindakan tegas: “Kita tidak boleh kalah dari pihak-pihak yang membahayakan rakyat dan mencuri hak mereka. Penanganan serius dan berkelanjutan mutlak diperlukan.”
