BeritaYogya.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa tidak terdapat masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang ditangani oleh Kementerian Agama. Pernyataan ini disampaikannya sebagai respons atas laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap adanya indikasi korupsi.
Saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Minggu malam, Nasaruddin menegaskan bahwa dirinya telah memberikan klarifikasi mengenai hal tersebut dan menolak untuk berkomentar lebih lanjut sebelum akhirnya memilih untuk pergi dari lokasi.
Sebelumnya, ICW telah secara resmi melaporkan dua temuan dugaan korupsi utama kepada KPK. Temuan pertama berkaitan dengan layanan Masyair, yaitu layanan umum untuk jemaah haji di Mina, Muzdalifah, dan Arafah, yang diduga dimonopoli oleh dua perusahaan milik satu individu yang sama, sehingga menguasai sekitar 33 persen pasar. Praktik ini dinilai melanggar Undang-Undang Antimonopoli.
Temuan kedua menyoroti masalah konsumsi jemaah. ICW menemukan bahwa angka kecukupan gizi makanan yang disediakan tidak memenuhi standar Permenkes, yaitu hanya sekitar 1.715-1.765 kalori per porsi, jauh di bawah angka ideal 2.100 kalori.
Selain itu, ditemukan pula indikasi pungutan liar sebesar 0,8 Riyal per porsi oleh oknum PNS dari anggaran konsumsi yang telah disediakan pemerintah. Akibatnya, kerugian negara diduga mencapai sekitar Rp 50 miliar.
