BeritaYogya.com – Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dalam pidato penyampaian nota keuangan dan RUU APBN 2026, mengindikasikan bahwa tidak akan ada penyesuaian gaji bagi aparatur sipil negara pada tahun depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keputusan ini disebabkan oleh terbatasnya ruang fiskal yang telah diprioritaskan untuk program-program strategis nasional, dimana mayoritas anggaran dialokasikan untuk delapan program prioritas pemerintahan Prabowo.
Kedelapan program prioritas tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, serta pertahanan semesta dan percepatan investasi.
Program MBG sendiri mengalami kenaikan anggaran sangat signifikan sebesar Rp 330 triliun. Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah harus melihat terlebih dahulu kondisi fiscal space tahun 2026 sebelum mempertimbangkan kenaikan gaji PNS.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan interpretasi bahwa tidak disinggungnya kenaikan gaji PNS dalam pidato presiden berarti memang tidak akan ada penyesuaian pada 2026.
Terakhir kali pemerintah menaikkan gaji PNS adalah pada 1 Januari 2024 sebesar 8 persen untuk semua golongan, dan hingga 2025 tidak ada kebijakan kenaikan gaji. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo hanya menyebutkan gaji guru dan dosen serta tunjangan profesi guru non-PNS, tanpa menyentuh kenaikan gaji untuk PNS secara keseluruhan.
