BeritaYogya.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima hasil kajian dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai tata kelola sektor pertambangan dalam rangkaian audiensi yang dilakukan antara kedua lembaga. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa kajian tersebut akan memperkaya perspektif lembaga dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, khususnya di sektor sumber daya alam yang memiliki risiko tinggi praktik korupsi.
Pertemuan ini juga menjadi wadah kolaborasi positif antara KPK dengan masyarakat sipil, mengingat upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerja kolektif dari berbagai pihak. Selain membahas kajian tata kelola tambang, audiensi juga membahas kelanjutan memorandum of understanding (MoU) pencegahan korupsi di tingkat perguruan tinggi yang sebelumnya telah ditandatangani pada era kepemimpinan Agus Rahardjo di KPK.
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menegaskan bahwa MoU yang ditandatangani pada 18 Juli tersebut masih terus berjalan dan menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat integritas dan tata kelola yang baik di berbagai sektor, termasuk pendidikan.
