YOGYAKARTA — Isu pendidikan kembali menjadi sorotan dalam Seminar Nasional yang digelar bersamaan dengan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesias (PMKRI) Cabang Yogyakarta periode 2026–2027, Sabtu (14/3). Diskusi yang berlangsung selama satu setengah jam itu menegaskan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia tidak hanya berkutat pada aspek teknis, tetapi telah menyentuh arah peradaban bangsa.
Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pancaratius Rio Mayrolla, menilai kondisi pendidikan nasional saat ini menghadirkan ironi. Secara konstitusional, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Namun, dalam praktiknya, perhatian terhadap sektor ini dinilai belum menjadi prioritas utama.
“Secara angka terlihat besar, tetapi implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan terhadap pendidikan,” ujarnya dalam forum tersebut.
Pandangan serupa disampaikan Founder Sosial Movement Institute, Eko Prasetyo. Ia menyoroti adanya kecenderungan pengalihan anggaran pendidikan untuk program lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai membebani keuangan negara.
“Ketika program di luar esensi pendidikan dimasukkan dalam pos anggaran pendidikan, maka orientasi pembangunan sumber daya manusia menjadi kabur,” kata Eko.
Menurutnya, persoalan pendidikan di Indonesia tidak hanya soal besaran anggaran, tetapi juga distribusi dan arah kebijakan. Kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah masih menjadi tantangan serius. Daerah dengan fasilitas dan akses memadai, seperti Yogyakarta, masih jauh lebih unggul dibandingkan wilayah lain.
Diskusi juga menyinggung perbandingan dengan negara lain. Iran, misalnya, disebut mampu menyediakan pendidikan gratis dan menghasilkan tenaga teknik berkualitas tinggi, termasuk partisipasi perempuan yang signifikan di bidang tersebut. Hal ini dinilai sebagai bukti bahwa komitmen negara terhadap pendidikan dapat berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, peserta seminar menyoroti perubahan orientasi pendidikan di Indonesia yang cenderung pragmatis. Pendidikan dinilai lebih diarahkan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai, bukan individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan integritas moral.
Kampus, yang seharusnya menjadi ruang intelektual, juga dinilai semakin eksklusif. Perguruan tinggi disebut mulai bergeser menjadi jalur mobilitas sosial menuju kelompok elit, sehingga berisiko kehilangan fungsi utamanya sebagai ruang pencarian kebenaran.
Persoalan lain yang mengemuka adalah minimnya penghargaan terhadap kritik akademik. Banyak masukan dari kalangan ilmuwan dan akademisi yang tidak mendapat respons serius dalam proses pengambilan kebijakan.
“Kritik akademik sering diabaikan, sementara kegiatan seremonial justru lebih diutamakan. Ini menunjukkan adanya masalah dalam hubungan antara ilmu pengetahuan dan birokrasi,” ujar salah satu pembicara.
Padahal, sekitar 80 persen pendapatan negara berasal dari pajak masyarakat. Dengan demikian, publik memiliki hak untuk menuntut agar pendidikan menjadi prioritas utama dalam kebijakan negara.
Demisioner Ketua Presidium PMKRI Yogyakarta masa bakti 2024–2025, Edigius Ronikung, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga arah pendidikan nasional. Menurutnya, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika kebijakan publik.
“Mahasiswa harus berani bersikap kritis terhadap kebijakan yang berpotensi menjauhkan pendidikan dari tujuan utamanya, yaitu membentuk manusia yang merdeka secara berpikir dan berintegritas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Presidium PMKRI Cabang Yogyakarta 2026–2027, Decky Kevin Pradekta, menekankan adanya hubungan erat antara pendidikan di tingkat lokal dan arah politik nasional. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “efek domino” yang tidak dapat dihindari.
“Jika pendidikan di level lokal gagal menanamkan nilai kebajikan dan kebenaran, maka politik nasional akan kehilangan arah moralnya,” kata Decky.
Ia menilai, tanpa fondasi intelektual yang kuat, politik hanya akan menjadi arena kekuasaan yang miskin nilai. Menurutnya, pendidikan harus mampu melahirkan individu yang mampu membedakan antara kebenaran (verum) dan kebaikan (bonum).
“Bagaimana kita berharap politik nasional yang berintegritas jika sistem pendidikan masih menciptakan individu tanpa daya kritis?” ujarnya.
Seminar ini ditutup dengan penegasan bahwa diskusi tidak boleh berhenti pada tataran akademik semata. Moderator Leo Agung Leo menyampaikan bahwa refleksi ini harus menjadi dasar gerakan mahasiswa dalam mengawal kebijakan pendidikan.
PMKRI Cabang Yogyakarta St. Thomas Aquinas menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pendidikan sebagai fondasi peradaban bangsa. Organisasi tersebut menilai bahwa pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan jangka pendek kekuasaan.
“Jika pendidikan kehilangan integritasnya, maka bangsa ini akan kehilangan arah dalam membangun peradaban,” demikian kesimpulan yang mengemuka dalam forum tersebut.
