Pada awal 2026 ini, dunia memasuki era perang asimetris di mana AI, drone otonom, senjata laser, dan rudal hipersonik menjadi penentu kemenangan. Sementara itu, Indonesia tertinggal jauh, dengan anggaran pertahanan yang minim dan ketergantungan impor yang kronis. Ketertinggalan ini bukan hanya soal militer, tapi juga bom waktu bagi ekonomi nasional yang rentan terhadap gejolak global (kemhan.go.id)
Perang teknologi ini telah mengubah paradigma pertahanan dunia. AS, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang kembali terpilih, menggelontorkan triliunan dolar untuk tank Abrams generasi terbaru berbasis robotik dan sistem AI quantum yang mendominasi semua domain perang—dari udara hingga siber. Tiongkok tak kalah agresif, dengan jet siluman J-36, drone AI swarming, dan senjata hipersonik Mach 10 yang mengancam superioritas AS di Indo-Pasifik. Iran unjuk gigi lewat rudal Fattah hipersonik dan senjata AI rahasia yang menembus pertahanan udara, sementara Israel meluncurkan Iron Beam—sistem laser 100 kW yang menghancurkan drone dalam hitungan detik. Inovasi ini menjadikan konflik modern murah, cepat, dan mematikan, di mana negara lemah seperti Indonesia berisiko menjadi korban kolateral.
Sayangnya, pertahanan Indonesia masih bergantung pada paradigma lama. Meski anggaran mencapai Rp 335 triliun pada 2026, mayoritas dialokasikan untuk operasional dan impor seperti jet Rafale dari Prancis atau fregat Korea Selatan. Integrasi teknologi modern seperti drone otonom atau AI pertahanan baru sebatas wacana, dengan industri dalam negeri seperti PT Pindad dan PT Dirgantara kesulitan bersaing.
Bandingkan dengan Tiongkok yang memproduksi massal jet siluman dalam waktu singkat—Indonesia bahkan belum punya jet tempur nasional yang matang. Ketertinggalan ini terlihat dari Sistem Pertahanan Udara Terpadu (SKPT) yang rapuh terhadap ancaman hipersonik, apalagi di tengah ketegangan Laut China Selatan di mana Tiongkok berdekatan. Tanpa inovasi lokal, kita rentan terhadap agresi hibrida: siber, drone, dan misinformasi yang bisa lumpuhkan infrastruktur kritis tanpa tembakan tunggal.
Dampak ekonomi dari ketertinggalan ini jauh lebih dahsyat daripada ancaman militer langsung. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dengan PDB bergantung pada ekspor komoditas seperti sawit, nikel, dan batubara, sangat sensitif terhadap disrupsi rantai pasok global. Bayangkan jika perang proxy AS-Tiongkok di Indo-Pasifik memicu blokade Selat Malaka—40% perdagangan dunia lewat sini, termasuk 80% impor minyak kita. Harga BBM melonjak, inflasi pangan meledak, dan rupiah anjlok seperti saat Perang Ukraina 2022 yang bikin harga gandum naik 30%. Ekspor ke China, mitra dagang terbesar kita (25% total ekspor), bisa terhenti jika sanksi AS meluas, lumpuhkan sektor manufaktur yang sudah lesu pasca-pandemi.
Lebih parah lagi, perang modern menargetkan ekonomi itu sendiri. Serangan siber Tiongkok-style bisa matikan PLN dan pelabuhan Tanjung Priok dalam hitungan jam, rugikan triliunan rupiah per hari. Data Bank Indonesia proyeksi 2026: setiap 1% gangguan logistik potong pertumbuhan GDP 0,5%. Ketika Iran-Israel saling serang drone, harga minyak Brent naik US$10 per barel—langsung bikin subsidi BBM kita defisit Rp 500 triliun. Bagi Indonesia yang bergantung impor 50% kebutuhan energi, ini berarti krisis neraca dagang, PHK massal di industri, dan gejolak sosial seperti demo 1998. Belum lagi dampak tidak langsung: investor kabur, IHSG ambruk, dan utang luar negeri membengkak karena suku bunga global naik (Indonesia Advanced Defense Communications Technology).
Kolaborasi lembaga seperti Rembug Digital Indonesia krusial untuk melahirkan gagasan-gagasan pertahanan inovatif. Kita perlu percepat R&D AI pertahanan dan drone murah ala Israel, sambil diversifikasi kemitraan ke Jepang dan India agar tak tergantung satu blok. Pemerintah harus mengalokasikan 20% anggaran pertahanan untuk inovasi lokal, termasuk inkubasi startup militer di universitas seperti UGM dan ITB. Prinsip bebas-aktif tetap dijunjung, tapi ketertinggalan teknologi berarti kita bukan pemain—melainkan pion yang bisa dikorbankan.
Tanpa aksi segera, Indonesia bukan hanya kalah perang, tapi hancur ekonominya. Perang teknologi global bukan ancaman jauh; ia sudah di depan mata, dan ketertinggalan kita adalah undangan bagi ketidakstabilan. Saatnya bangun smart defence, sebelum terlambat.
Bara Wahyu Riyadi, S.E., M.M.
Executive Secretary Rembug Digital
