BeritaYogya.com – Perwakilan organisasi mahasiswa, termasuk dari BEM SI Kerakyatan, mengadakan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi (Mendikti) Brian Yuliarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (4/9/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi yang dikenal sebagai “17+8 Tuntutan Rakyat”.
Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, mengungkapkan bahwa baik Mensesneg maupun Mendikti telah bersedia mengakomodasi tuntutan yang sedang menjadi perhatian publik.
Di samping itu, BEM SI Kerakyatan juga menegaskan pentingnya penegakan supremasi sipil serta penolakan terhadap militerisme, dengan harapan militer kembali pada perannya sebagai alat negara.
Meskipun tanggapan dari pihak Istana dinilai positif, Kaleb menegaskan bahwa pertemuan ini bukanlah kemenangan akhir bagi BEM SI Kerakyatan.
Ia menekankan perlunya pengawalan berkelanjutan terhadap realisasi tuntutan tersebut dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawal setiap aspirasi yang disuarakan.
Pertemuan ini tidak dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto karena beliau sedang memiliki agenda lain di Masjid Istiqlal.
Menurut Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, Mensesneg telah berjanji akan segera menyampaikan respons yang positif tersebut kepada Presiden.
Perlu diketahui, tuntutan “17+8” ini muncul dari serangkaian demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah sejak Agustus 2025, yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan anggota DPR serta kebijakan pemerintah yang menuai kontroversi. Tuntutan “17+8” sendiri berisi 17 poin yang diberi tenggat waktu hingga 5 September 2025, dan 8 agenda reformasi yang diharapkan selesai pada 2026.
