BeritaYogya.com — Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyerukan agar negara tidak tinggal diam dalam menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat. Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah untuk mendampingi para pekerja yang terdampak, khususnya mereka yang beralih ke sektor informal.
Dalam pernyataan tertulisnya, Puan menyoroti ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah. Menurutnya, kondisi ini mendorong banyak pekerja berpindah ke sektor informal demi bertahan hidup. “Negara harus hadir mendampingi rakyatnya yang tengah berjuang bertahan dari kerasnya hidup, termasuk mereka yang di-PHK,” ujarnya.
Puan merujuk pada laporan Hiring, Compensation, and Benefits Report 2025 dari Jobstreet yang mencatat bahwa 42 persen perusahaan telah mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Karyawan penuh waktu dan staf administrasi disebut sebagai kelompok yang paling terdampak dari pengurangan tersebut.
Ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan para pekerja yang terkena PHK berjuang sendirian. Pemerintah, lanjutnya, harus mendampingi proses transisi tenaga kerja dari sektor formal ke informal, serta dari pekerja upahan menjadi pelaku usaha atau penyedia jasa melalui pendekatan nyata.
Fenomena ini, menurut Puan, menjadi bukti bahwa sistem ketenagakerjaan Indonesia belum siap menghadapi tantangan struktural, terutama di tengah percepatan digitalisasi dan perubahan pola ekonomi. Ia pun mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk aktif memberi pendampingan dalam proses peralihan tersebut.
“Banyak pekerja kita yang terimbas PHK kemudian beralih untuk menjadi wirausaha kecil, UKM, atau masuk ke sektor ekonomi kreatif dan jasa. Ini perlu didukung agar mereka bisa bertahan dan berkembang,” tuturnya.
Puan berharap pemerintah segera merumuskan program-program konkret untuk membantu para pekerja yang terdampak, agar perubahan struktur ekonomi tidak berujung pada peningkatan angka pengangguran atau kemiskinan.
