BeritaYogya.com – Presiden Prabowo Subianto akhirnya melakukan perombakan kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (8/9/2025) siang.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, menyatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, namun ia mengingatkan bahwa jabatan menteri adalah amanat yang sangat berat, terutama di tengah sorotan dan aspirasi publik yang tinggi pasca aksi demonstrasi dan kerusuhan akhir Agustus 2025.
Haedar menegaskan bahwa para menteri baru tidak hanya harus memiliki kemampuan di bidangnya, tetapi juga harus menjaga sikap moral sebagai pejabat publik. Setiap ucapan, gesture, dan sikap keseharian mereka akan dinilai dengan sensitivitas tinggi oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa jabatan ini bukanlah kebanggaan, melainkan amanat yang harus dijalankan sejalan dengan mandat Asta Cita Presiden dan Konstitusi.
Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tersebut berharap para menteri baru dapat menyelesaikan tugas dengan baik serta memenuhi harapan rakyat yang tinggi. Di saat yang sama, mereka harus menjadi pejabat publik yang bijak, seksama, dan tidak menunjukkan sikap yang sembarangan apalagi menyakiti hati rakyat. Haedar juga mengingatkan pentingnya empati dan kepedulian terhadap keadaan rakyat yang hidup dalam kesulitan.
Haedar Nashir berpesan agar para menteri baru mengutamakan pengabdian sepenuhnya kepada bangsa dan negara, menyisihkan kepentingan pribadi, serta menghindari segala hal yang dapat mencederai mandat presiden untuk berkhidmat bagi rakyat.
