BeritaYogya.com – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan tanggapan mengenai penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang baru. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus berfungsi sebagai instrumen yang melindungi kepentingan petani dan konsumen secara adil dan seimbang.
Pernyataan ini disampaikan menyusul terbitnya Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 299 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum baru untuk penetapan harga beras di tingkat ritel.
Misbakhun menjelaskan bahwa penyesuaian harga beras adalah suatu keharusan seiring dengan dinamika biaya produksi yang dihadapi petani. HET baru harus mampu memberikan margin keuntungan yang wajar agar petani tetap termotivasi untuk bertanam dan menjaga produktivitas nasional, mengingat petani yang sejahtera adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Di sisi lain, Misbakhun juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap konsumen. Ia mengakui bahwa kenaikan harga bahan pangan pokok sangat sensitif bagi masyarakat, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak membebani konsumen, terutama rumah tangga berpendapatan rendah.
Ia menyarankan agar jika kenaikan harga dianggap signifikan, pemerintah harus segera menyiapkan kebijakan kompensasi yang efektif, seperti program bantuan sosial pangan yang tepat sasaran, untuk melindungi daya beli masyarakat.
Lebih lanjut, Misbakhun menekankan bahwa stabilisasi harga beras harus diiringi dengan penguatan kelembagaan dan distribusi. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat peran Perum Bulog sebagai penyangga cadangan beras nasional dan meningkatkan efisiensi distribusi guna mengurangi disparitas harga antardaerah.
Bulog harus memiliki stok yang kuat dan mekanisme intervensi pasar yang responsif, sementara jalur distribusi dari sentra produksi ke daerah konsumen perlu diefisienkan.
Sebagai langkah akhir, Misbakhun menyatakan bahwa DPR akan terus memantau dan mengawasi implementasi kebijakan HET beras secara komprehensif, termasuk efektivitas stabilisasi oleh Bulog, dampak sosial terhadap masyarakat, serta pengaruhnya terhadap inflasi dan stabilitas ekonomi. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan fungsi gandanya dengan baik sehingga tujuan menyejahterakan petani tanpa memberatkan konsumen dapat tercapai.
