BeritaYogya.com – Dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY yang digelar di Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center pada Selasa (24/6/2025), Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa inflasi bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan cerminan nyata dari ketahanan sistem pangan dan martabat hidup rakyat. Hingga Mei 2025, inflasi DIY tercatat sebesar 2,04 persen (yoy), masih berada dalam rentang target nasional 2,5±1 persen.
Sri Sultan menekankan bahwa di balik kerja-kerja teknokratis pengendalian inflasi, terdapat tanggung jawab moral pemerintah untuk menjamin hak dasar rakyat atas pangan. Ia mengingatkan berbagai tantangan ke depan seperti volatilitas harga pangan global, keterbatasan fiskal, dan kerentanan produsen lokal. “Intervensi harga semata tidak cukup, kita perlu transformasi struktural sistem pangan daerah,” tegasnya.
Beberapa langkah strategis yang diusulkan meliputi jaminan keberlanjutan produksi pangan meski terjadi deflasi, reorientasi belanja daerah sebagai bantalan fiskal, modernisasi infrastruktur pertanian berbasis teknologi, optimalisasi lahan tidur dan tanah kas desa, serta penguatan komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap rasional.
Kepala Perwakilan BI DIY Sri Darmadi Sudibyo menyoroti pentingnya strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dalam pengendalian inflasi. Ia juga mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap dampak program Makan Bergizi Gratis terhadap permintaan komoditas pangan.
Sementara itu, Kepala BPS DIY Herum Fajarwati memaparkan perkembangan inflasi DIY yang fluktuatif namun terkendali, dengan puncak inflasi terjadi pada April 2025 sebesar 1,67 persen dan deflasi terdalam pada Februari 2025 sebesar -0,86 persen. BPS telah menyiapkan tiga indikator kinerja berbasis data mingguan dan bulanan untuk memandu kebijakan TPID.
Pertemuan ini ditutup dengan penegasan Sri Sultan tentang pentingnya kolaborasi semua pihak. “Ini bukan sekadar ritual koordinasi, melainkan panggilan strategis untuk merawat stabilitas dan memperkuat fondasi ketahanan daerah,” ujarnya, menekankan komitmen untuk membangun connected governance dalam kerangka otonomi yang berpihak pada rakyat.
