BeritaYogya.com – Indonesia dengan antusias menyambut sepuluh rekomendasi yang dihasilkan dari ASEAN Regional Dialogue on Child Online Protection 2023 yang diselenggarakan secara hibrid pada tanggal 26 – 27 September 2023.
Indonesia menggarisbawahi pentingnya program perlindungan anak dalam lingkungan online, termasuk penguatan peraturan dan kerjasama internasional, terutama dalam penegakan hukumnya.
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, menyoroti pandangan anak-anak terhadap internet sebagai tempat yang menyenangkan untuk berinteraksi, belajar, dan beraktivitas positif.
Namun, dia juga menegaskan kesadaran anak-anak tentang risiko perilaku berbahaya di dunia maya yang dapat menghambat penggunaan internet secara aman dan meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan dan eksploitasi daring.
Nahar menyadari bahwa internet membawa manfaat positif, tetapi juga membawa dampak negatif yang berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital.
Dia mencatat bahwa penegakan hukum terkait kekerasan dan eksploitasi anak daring menghadapi tantangan karena karakter tanpa batas dan volume materi yang harus diolah, yang dapat menghambat pencarian keadilan bagi para pelanggar.
Selain itu, stigma dan kriminalisasi yang mungkin dialami oleh korban dapat mendorong mereka untuk menarik laporannya.
Nahar menggarisbawahi perlunya kehati-hatian dan mitigasi risiko dengan melakukan lebih banyak penelitian berbasis anak yang berfokus pada perkembangan digital dan memperkuat sistem perlindungan anak dalam segala situasi.
Dia juga menekankan pentingnya program perlindungan atau pengamanan anak daring, termasuk penguatan peraturan dan kerjasama internasional dalam penegakan hukum.
Nahar mengingatkan bahwa pihak berwenang, pemerintah, orang tua, pengasuh, guru, dan masyarakat memegang peran penting dalam memastikan keselamatan dan perlindungan anak di dunia daring.
Dia mendorong peningkatan kolaborasi dan kapasitas dalam melawan kekerasan dan eksploitasi anak daring, serta memanfaatkan teknologi untuk tujuan ini.
Selanjutnya, Nahar menegaskan kembali mandat dari rencana aksi Regional untuk perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan pelecehan online di ASEAN.
Ini bertujuan untuk memastikan keamanan anak di dunia daring, melalui implementasi tindakan praktis yang berlandaskan hak anak dan bersifat multisektoral.
Ketua The ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), Yanti Kusumawardhani, menyatakan bahwa semua pihak harus memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan memperhatikan kepentingan semua anak.
Dia juga memaparkan sepuluh rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan ASEAN Regional Dialogue on Child Online Protection 2023, yang meliputi pendidikan dan pelatihan untuk anak, guru, pengasuh, dan pejabat pemerintah, peningkatan pencegahan perundungan siber, penguatan sistem perlindungan anak, revisi peraturan terkait, partisipasi anak dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, peningkatan penelitian berbasis anak, pedoman teknologi yang bertanggung jawab, pembentukan komunitas praktik untuk koordinasi regional, dan penegakan hak anak berlandaskan Visi Komunitas ASEAN 2045.
