BeritaYogya.com – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan langkah antisipatif terhadap kebijakan tarif perdagangan baru yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Tarif baru ini menetapkan bea masuk timbal balik terhadap Indonesia sebesar 32 persen dari tarif dasar 10 persen yang berlaku universal.
Plt. Deputi II KSP, Edy Priyono, menyatakan bahwa antisipasi dan mitigasi sudah dilakukan jauh sebelum kebijakan ini diumumkan. Menurutnya, arah kebijakan Trump sudah terdeteksi sejak awal, meski besaran tarif baru diketahui belakangan.
“Kita sudah tahu akan ke sana. Yang baru itu angka tarifnya. Resiprokalnya 64 persen, tapi didiskon jadi 32 persen,” jelas Edy pada Kamis (3/4/2025) di Jakarta.
Edy menyebut dirinya tidak bisa mengonfirmasi apakah Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus terkait kebijakan ini. Namun, Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto telah memerintahkan timnya untuk melakukan analisis dampak terhadap Indonesia.
Analisis telah dilakukan, meskipun rincian hasilnya belum dipublikasikan. Edy juga menegaskan bahwa tarif dagang ini tidak hanya menyasar Indonesia, melainkan juga sejumlah negara lain. Hal ini secara teori dapat menurunkan permintaan dari pasar AS secara keseluruhan.
Namun, Indonesia diyakini tetap kompetitif karena kebijakan ini berlaku serupa ke banyak negara mitra. Selain itu, pelemahan rupiah terhadap dolar AS justru dapat memberikan keuntungan dari sisi ekspor, meskipun akan menjadi beban bagi importir.
“Ini bisa menjadi peluang bagi ekspor kita karena nilai produk dalam dolar terlihat lebih rendah,” katanya.
Edy menambahkan bahwa pemerintah akan terus berupaya meredam dampak negatif dari kebijakan ini, termasuk kemungkinan melakukan lobi diplomatik. Langkah ini dinilai sebagai respons yang wajar demi melindungi kepentingan nasional.
Presiden Trump sebelumnya mengumumkan tarif perdagangan baru dalam acara “Make America Wealthy Again” di Gedung Putih, Rabu (2/4/2025). Tarif universal akan diberlakukan mulai Sabtu (5/4/2025), sementara tarif timbal balik terhadap 60 negara mitra, termasuk Indonesia, mulai diterapkan pada Rabu (9/4/2025).
Selain Indonesia, negara-negara Asia Tenggara lain yang turut terkena imbas kebijakan ini antara lain Malaysia (24%), Kamboja (49%), Vietnam (46%), dan Thailand (36%).
