BeritaYogya.com – Dalam sebuah pertemuan dengan kepala daerah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan enam arahan yang bertujuan untuk membantu mengatasi dampak situasi global dan berbagai tantangan yang dihadapi.
Arahan pertama adalah mengenai pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok di daerah masing-masing. Presiden menekankan pentingnya memantau harga riil di pasar dan melakukan intervensi, seperti subsidi angkutan jika diperlukan.
Kedua, Presiden memperingatkan dampak fenomena Super El Nino dan mendesak para kepala daerah untuk tetap waspada terhadap penurunan produksi komoditas, terutama dalam konteks potensi kebakaran. Mereka juga diminta untuk segera melapor ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jika mereka merasa tidak mampu menangani situasi tersebut.
Arahan ketiga berkaitan dengan reformasi birokrasi. Presiden menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola, terutama dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Investasi dianggap berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Keempat, kepala daerah diminta untuk mengalokasikan anggaran stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Presiden menegaskan bahwa bantuan semacam itu akan sangat membantu masyarakat, dan ia menitipkan pesan agar produk dalam negeri, terutama produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), diutamakan dalam pengadaan bantuan.
Arahan kelima adalah mendukung program prioritas pemerintah, seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri. Presiden mengingatkan kepala daerah untuk memberikan dukungan penuh kepada program-program pemerintah.
Keenam, Presiden meminta kepala daerah mendukung kesuksesan agenda nasional Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024. Mereka diminta untuk memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tanpa melakukan intervensi apa pun dan memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terjaga.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan kepala daerah untuk menjaga kerukunan di tengah masyarakat dan menyelesaikan dengan baik segala potensi konflik yang berkaitan dengan politik.
