BeritaYogya.com – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) tengah menginformasikan panduan komunikasi krisis kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Jawa Barat (Jabar) dan Bali, provinsi yang memiliki tingkat aktivitas parekraf yang tinggi.
I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, mengungkapkan bahwa selain melakukan pertemuan dengan kepala dinas pariwisata di seluruh Indonesia, panduan komunikasi krisis untuk sektor parekraf akan diumumkan melalui program The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU).
Panduan tersebut berisi daftar langkah-langkah komunikasi yang harus diambil untuk menangani isu yang berpotensi berubah menjadi krisis atau krisis yang sedang berlangsung, yang diawasi melalui Crisis Detection Analysis (CDA).
Sosialisasi ini diadakan pada tanggal 22 September 2023 di Jawa Barat dan 26 September 2023 di Bali dengan mengundang berbagai pihak terkait sektor parekraf.
Menurut Dewi, sektor parekraf, khususnya pariwisata, adalah industri yang sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat.
Persepsi ini timbul dari pengalaman masyarakat terhadap aktivitas seperti rekreasi, hiburan, kesejahteraan, dan lainnya.
Persepsi ini erat kaitannya dengan reputasi atau citra atraksi dan destinasi yang ada dalam ekosistem pariwisata.
Dia menekankan bahwa kondisi krisis sering terjadi dalam situasi ketidakpastian dan kegelisahan, dan sektor parekraf sangat rentan terhadap krisis.
Oleh karena itu, komunikasi strategis dapat membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif saat krisis parekraf terjadi.
Kemenparekraf berencana untuk membentuk Forum Manajemen Komunikasi Krisis (MKK) dalam konteks komunikasi.
Dengan adanya forum ini, Kemenparekraf berharap dapat menyusun narasi yang konsisten dari pusat hingga daerah saat muncul isu yang terkait dengan parekraf.
Narasi ini akan diterbitkan melalui berbagai saluran komunikasi.
Panduan tersebut juga akan diunggah ke Sistem Informasi Pariwisata Nasional (Sisparnas) dengan alamat laman https://sisparnas.kemenparekraf.go.id, agar dapat diakses oleh masyarakat secara luas sebagai sumber edukasi mengenai mitigasi risiko yang berpotensi menjadi krisis.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Benny Bachtiar, mengungkapkan pentingnya panduan ini, meskipun Jawa Barat telah memiliki Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) untuk menangani keluhan masyarakat yang memerlukan respons cepat. Panduan ini dianggap sebagai langkah tambahan untuk menghadapi isu-isu negatif.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, dengan senang hati menerima panduan komunikasi krisis untuk sektor parekraf dari Kemenparekraf.
Dia menunjukkan bahwa Bali telah mengalami tantangan dalam menghadapi perilaku wisatawan mancanegara (wisman) yang tidak sesuai, tetapi dengan penanganan yang baik, jumlah insiden semakin berkurang.
Oleh karena itu, buku panduan komunikasi krisis ini dianggap sangat berharga dalam menangani krisis pariwisata di masa mendatang.
