BeritaYogya.com – Angka tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sekitar 6,62 persen, atau sekitar 29,68 ribu penduduk.
Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang sebesar 7,69 persen.
Meskipun menunjukkan tanda-tanda perbaikan, perlu terus dilakukan upaya untuk menekan angka kemiskinan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, dalam Forum Group Discussion (FGD) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Yogyakarta Tahun 2023, terkait kemajuan penanggulangan kemiskinan dan evaluasi parameter pendataan sasaran penanggulangan kemiskinan.
Acara ini berlangsung di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta pada Kamis (16/11/2023).
Singgih mengungkapkan, berbagai sumber dana telah dialokasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penanggulangan kemiskinan melalui program-program seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 77,65 miliar yang terbagi pada 12 perangkat daerah, dan Anggaran Pendapatan serta Belanja Nasional (APBN) sebesar Ro 123,55 miliar untuk program sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Strategi penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2023 mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui Bantuan Penerima Iuran JKN (PBI APBD), Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Pangan (Bansos Pangan).
Program lainnya mencakup peningkatan keterampilan dan pendapatan masyarakat miskin melalui pelatihan-pelatihan dan penciptaan kesempatan kerja.
Selain itu, ada juga upaya pengembangan usaha ekonomi mikro dan kecil melalui pembinaan dan bimbingan teknis UMKM.
Singgih menjelaskan bahwa data sasaran kemiskinan tahun 2023 berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dirilis Kemensos, dengan melalui verifikasi dan validasi (verval) oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menurutnya, parameter yang digunakan memiliki dampak pada keakuratan data dan sasaran tertentu.
Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi parameter untuk menghasilkan data yang lebih valid dan mencerminkan kondisi riil keluarga miskin.
Pada tahun 2024, Kota Yogyakarta mendapat kuota sebanyak 587 Kartu Keluarga Lanjut Usia melalui program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) dari Pemerintah Daerah DIY.
Program ini bertujuan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memberikan voucher untuk pemenuhan kebutuhan pokok lansia, yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, juga menyatakan bahwa parameter yang telah digunakan selama satu dekade dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat ini, mempengaruhi keakuratan data sasaran kemiskinan tahun 2023.
Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk melakukan evaluasi parameter dengan mempertimbangkan indikator baru yang lebih relevan dengan isu-isu strategis terkini, seperti penyandang disabilitas dan penyakit kronis yang mendadak.
Harapannya, evaluasi parameter baru ini dapat menjadi pedoman dalam pendataan sasaran kemiskinan dan menghasilkan data yang lebih akurat sesuai dengan kondisi keluarga.
Evaluasi ini melibatkan tujuh aspek, yaitu pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan sosial, dengan parameter dan bobot skor yang akan diperbarui untuk lebih relevan.
