Kemenko PMK Bahas Strategi Hadapi Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Optimis Indonesia 2024 Bebas Kemiskinan Ekstrem

7
Ilustrasi (Foto: iStock)

BeritaYogya.com – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengadakan acara “Deputy Meet The Press” di Kantor Kemenko PMK Jakarta pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023. Acara ini bertujuan untuk menjadi platform diskusi antara pemangku kepentingan dan wartawan mengenai strategi dan kebijakan yang telah diimplementasikan untuk mengatasi isu-isu prioritas, terutama terkait kemiskinan ekstrem, stunting, dan pendidikan vokasi yang menjadi fokus Kemenko PMK.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa strategi yang diterapkan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada tahun 2024. Pemerintah mengandalkan tiga strategi utama dalam upaya penghapusan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pertama, dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Kedua, meningkatkan pendapatan dan memberdayakan masyarakat. Ketiga, mengurangi jumlah individu yang terjebak dalam kemiskinan dan mendukungnya dengan berbagai langkah kebijakan positif, termasuk penyesuaian alokasi anggaran, penyempurnaan data dan kenyamanan, serta penguatan pelaksanaan program melalui pendekatan konvergensi.

“Dengan pendekatan konvergensi ini, maka dipastikan rumah tangga miskin tidak hanya menerima manfaat dari satu program saja, namun dari beberapa program, sehingga upaya penurunan akan menjadi lebih signifikan,” ungkapnya

Sejalan dengan upaya tersebut, dalam “Indonesia Poverty Assessment,” Bank Dunia mengungkapkan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan yang mengesankan dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem.

Dalam Pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024 yang disampaikan pada tanggal 16 Agustus 2023, Presiden Jokowi menyatakan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem pada bulan Maret 2023 turun menjadi 1,12%, dibandingkan dengan angka 2,04% pada Maret 2022 mengalami penurunan sekitar 0,92%.

Selain itu, permasalahan kemiskinan ekstrem juga berkaitan dengan tingginya angka stunting di Indonesia. Ini merupakan isu yang menjadi fokus utama dalam upaya penanganan. Presiden telah menetapkan target untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, YB Satya Sananugraha, menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan ini.

“Salah satu cara yang kami lakukan dengan mengajak perusahaan tambang yang ada di Indonesia paling tidak CSRnya itu digunakan untuk percepatan penurunan stunting minimal di sekitar wilayah perusahaannya,” Jelasnya.

Selain itu, dilakukan juga program “Bapak Asuh Anak Stunting” bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak stunting di daerah masing-masing.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Warsito, menjelaskan bahwa hubungan antara kemiskinan dan pendidikan adalah seperti hubungan antara ayam dan telur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengakhiri siklus kemiskinan melalui pendidikan.

“Melalui Perpres Revitalisasi Vokasi bapak Presiden berusaha untuk memotong rantai kemiskinan melalui penanganan pengangguran dalam hal ini tidak ingin adanya lulus kejuruan yang nganggur,” jelasnya.

Langkah ini mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri dalam menciptakan peluang kerja bagi lulusan pendidikan di Indonesia.

Dengan sinergi dan upaya bersama, harapan untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia semakin mendekati kenyataan. Mari bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan tujuan ini!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here