107,1 Bidang Tanah Terdaftar pada Peringatan Hantaru Tahun Ini

7
Upacara Peringatan Hantaru di Halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul ( Foto : Pemkab Bantul )
Upacara Peringatan Hantaru di Halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul ( Foto : Pemkab Bantul )

BeritaYogya.com – Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) tahun ini, yang telah mencapai usia ke-63, jatuh pada tanggal 24 September, yang juga merupakan hari lahir Undang-Undang Pokok Agraria. 

Dengan tema “Kinerja dan Kolaborasi untuk Indonesia Maju,” Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) menyadari bahwa pencapaian program-program mereka memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, yang menjadi pembina upacara peringatan Hantaru di halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada Senin (25/9/2023). 

Bupati menyoroti pesan Menteri ATR/BPN bahwa kerja sama dan kolaborasi yang baik dengan semua pihak adalah kunci untuk memberikan manfaat terbaik kepada masyarakat.

“Kerja sama dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak sangat penting agar manfaat yang diberikan kepada masyarakat dapat optimal. Tidak mungkin hanya mengandalkan satu sektor saja,” tuturnya.

Dalam sambutannya, dia juga mengungkapkan bahwa pada peringatan Hantaru kali ini, sebanyak 107,1 bidang tanah telah berhasil didaftarkan. 

Harapannya, semua bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar pada tahun 2025 mendatang. Komitmen ini terlihat melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang telah dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN sejak tahun 2018. 

Program sertifikasi tanah ini dilakukan secara gratis dan bertujuan untuk mendorong pendaftaran tanah masyarakat yang sebelumnya belum bersertifikat. 

Untuk mendukung program ini, 118 Kabupaten/Kota di Indonesia bahkan telah menghapuskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunannya) bagi masyarakat yang mengikuti PTSL.

Selain PTSL, Kementerian ATR/BPN juga melakukan percepatan pendaftaran tanah dengan fokus pada pendaftaran tanah yang terkait dengan masyarakat hukum adat. 

Hal ini dilakukan melalui skema pendaftaran tanah komunal. Sejauh ini, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Papua telah menerapkan skema ini sebagai model untuk sertifikasi tanah adat.

Kementerian ATR/BPN juga mengakui bahwa ada konflik agraria yang masih berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. 

Oleh karena itu, tema tahun ini, yaitu sinergi dan kolaborasi, selalu ditekankan agar perkembangan agraria di Indonesia dapat berjalan dengan lancar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here