BeritaYogya.com – Sejumlah 3.000 mahasiswa dari berbagai universitas atau perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi tampak mengisi area depan gedung lama Rektorat Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta pada Kamis (23/11/2023) siang dalam rangka menyelenggarakan Mimbar Demokrasi: Bahaya Oligarki untuk Masa Depan Demokrasi dengan tema ‘Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM’.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Arya Dewi Prayitno, menjelaskan bahwa aksi yang diberi judul Mimbar Demokrasi diadakan sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi bangsa saat ini.
Muhammad Suhud, Koordinator Aliansi Jaga Demokrasi, menjelaskan bahwa pelaksanaan tersebut penting untuk mengungkapkan kekhawatiran sejumlah mahasiswa dan masyarakat terkait isu-isu yang tengah berkembang di Indonesia.
Beberapa masalah tersebut dianggap berasal dari kelompok oligarki yang memegang kendali atas kebijakan pemerintah yang tidak mendukung kepentingan rakyat.
“Ini merupakan ekspresi keprihatinan bersama, terutama bagi mahasiswa dan masyarakat umum di DI Yogyakarta saat ini. Khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap sangat mengecewakan bagi masyarakat secara keseluruhan,” tutur Suhud kepada media.
Poin lain yang disoroti adalah kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menyelesaikan penyelidikan pelanggaran HAM berat.
Suhud mengklaim bahwa Mimbar Demokrasi ini diikuti oleh 35 kampus di Jogja dan masyarakat umum, dengan basis massa dari kelompok tersebut mencapai tiga ribu orang.
“Kami menghadirkan teatrikal dari mahasiswa ISI Jogja dan orasi dari masyarakat dan mahasiswa, diakhiri dengan pertunjukan musik. Teatrikal kami fokus pada Mimbar Demokrasi, politik dinasti, dan demokrasi yang dibatasi,” katanya.
Ia menyatakan bahwa aksi semacam ini akan terus berlanjut untuk mengawal dan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa demokrasi di Indonesia telah mengalami kemunduran.
Terlebih lagi, mengingat Pemilu pada awal tahun 2024, khususnya Pilpres, sudah mendekat.
“Terutama terkait isu pemilu agar berjalan secara demokratis. Demokrasi tidak boleh terganggu, terlebih lagi oleh kepentingan oligarki atau nepotisme,” tambahnya.
Sementara itu, Nur Rohman, Humas Aliansi Jaga Demokrasi, menambahkan bahwa Mimbar Demokrasi ini tidak hanya menyoroti keputusan MK yang menghambat keadilan dan hukum di Indonesia.
Tetapi juga mencakup kebebasan berekspresi dan aktivis yang menghadapi kriminalisasi.
“Kemudian, juga menyoroti penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang selama 10 tahun janji Jokowi belum tercapai. Saat ini, etika elite yang sangat merusak moralnya menjadi sorotan, di mana legalitas hukum diabaikan demi etika moral,” tuturnya.
“Kami menyelenggarakan aksi mimbar demokrasi tanpa adanya keterlibatan partai politik, simbol relawan, dan sebagainya, karena semuanya sudah terintervensi. Oleh karena itu, harapan kami sebagai mahasiswa dan lembaga pendidikan adalah menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi,” imbuhnya.
Sebelum penyelenggaraan Mimbar Demokrasi, pada Rabu (22/11/2023), mahasiswa dari Aliansi Jaga Demokrasi menyebarkan selebaran dan stiker secara serentak di 35 kampus di Yogyakarta. Stiker tersebut bertuliskan “Perlawanan Terhadap Matinya Demokrasi.”
