BERITAYOGYA.COM – Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam kondisi tidak baik-baik saja. Penyebaran covid-19 di DIY masih meresahkan warga masyarakat. Jumlah warga yang terpapar dan melakukan isolasi baik di fasilitas yang disupport oleh pemerintah atau milik pribadi masih dalam jumlah signifikan.
Angka kematian warga yang disebabkan covid-19 masih tinggi. Jumlah warga yang dirawat di rumah sakit rujukan juga demikian.
Dr. R. Stevanus C. Handoko S.Kom., MM selaku anggota DPRD DIY dari Partai Solidaritas Indonesia masih terus menyuarakan agar pemerintah daerah terus melakukan terobosan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga yang terpapar covid-19.
“Warga yang melakukan isolasi mandiri diharapkan dapat berpindah ke lokasi-lokasi yang sudah dirujuk sebagai tempat isolasi terpadu agar monitoring dan pelayanan Kesehatan bagi pasien covid-19 dapat berjalan dengan baik”, ungkap Stevanus.
Selain itu, Dr. R. Stevanus menyampaikan agar pemerintah daerah bisa segera berkomunikasi secara intensif kepada pemerintah pusat agar alokasi vaksin yang dibutuhkan DIY dapat segera terealisasi. Dosis pertama yang mencapai 2 juta dan dosis kedua mencapai 2,3 juta diharapkan dapat segera disediakan oleh pemerintah pusat.
“Herd immunity akan tercapai jika minimal 75% dari populasi di DIY mendapatkan vaksinasi hingga dosis kedua. Dengan kondisi seperti itu, diharapkan sektor ekonomi dapat bergerak Kembali termasuk sektor pariwisata yang sangat terpukul dikondisi pandemik ini”, Ujar Dr. R. Stevanus.
Nuryadi, selaku ketua DPRD DIY menyampaikan bahwa serapan anggaran APBD hingga saat ini masih rendah. Masih berada dibawah 50%, menandakan masih belum optimalnya kebijakan strategis yang dilakukan Pemda.
Untuk itu, harus dilakukan percepatan kebijakan strategis yang diambil pemerintah,” kata Nuryadi, Ketua DPRD DIY, di gedung DPRD DIY, Minggu, (8/8).
“Dari data dinas kesehatan per 7 Agustus 2021 ada penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 di DIY sebanyak 1.378 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 128.487 kasus. Artinya jumlah kasus yang ada masih masuk dalam hitungan tinggi , bahkan kita masih berada dalam level 4 , dalam standar penanganan covid secara nasional,” jelasnya.
Refokusing anggaran yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan oleh pihak eksekutif, sebagai bagian kompromi politiknya. Selain itu, sektor ekonomi yang menjadi hajat hidup warga Yogyakarta juga harus dikompromikan melalui berbagai kebijakan yang diambil dalam berbagai bentuk bantuan bagi warga terdampak .Kompromi politik dan ekonomi yang dibangun harus diikuti oleh kebijakan strategis. kinerja pemerintah daerah dengan kebijakan strategisnya harus terasa langsung bagi masyarakat.
“Jika tidak, hal tersebut hanya akan menjadi sebatas wacana diatas kertas belaka yang tidak menyelesaikan masalah, bahkan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah , karena hanya mampu berkata kata tanpa melakukan tindakan nyata guna menyelesaikan masalah yang ada,” katanya.
Kondisi seperti saat ini, Pemda perlu mengintensifkan komunikasi dengan pusat terutama terkait upaya percepatan vaksinasi”,tambahnya Nuryadi.
