BeritaYogya.Com – Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QR Code Indonesia Standard (QRIS) Antarnegara pada hari Senin 29 Agustus, bertempat di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta.
Jokowi menjelaskan peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara ini sebagai bentuk digitalisasi dalam sistem pembayaran untuk pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Selain itu juga, dengan adanya KKP Domestik dan QRIS Antarnegara ini, ungkap Jokowi sebagai bukti bahwa Indonesia telah mengikuti perkembangan dan tren ekonomi digital yang sangat cepat dan pesat bergerak.
“Oleh sebab itu saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan juga QRIS atau QR Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya kita ini tidak ketinggalan amat,” ujar Jokowi.
Terkait dengan KKP Domestik, Jokowi menginstruksikan agar Bank Indonesia dan Bank Himbara senantiasa mendampingi dan mengawal kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota hingga pemerintah kabupaten untuk bisa segera masuk dan mengimplementasikan sistem tersebut. Sehingga ke depannya akan terjadi kecepatan pembayaran, yang mana sebelumnya kerap terjadi ketika melakukan transaksi.
Dalam kesempatan ini, Jokowi kembali menegaskan, bahwa KKP Domestik harus digunakan untuk membeli produk barang dan jasa dalam negeri.
“Jangan sampai saya udah pesen betul. Sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak maupun PNBP masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD kemudian belanjanya produk-produk impor. Ini yang terus Kepala LKPP saya sampaikan berkali-kali agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera bisa selesai dan daerah semuanya dengan semangat yang sama, membeli produk-produk dalam negeri,” tegas Jokowi.
Berdasarkan laporan yang diterima Jokowi, realisasi dari komitmen belanja yang ada di Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa (LKPP) senilai lebih dari Rp800 triliun dan saat ini sudah mencapai Rp400 triliun. Besar harapan seluruh komitmen belanja berbagai produk lokal tersebut bisa segera diwujudkan.
“Tapi kalau bisa masuk ke Rp800 triliun itu dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri apalagi produk lokal apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan,” tambahnya.
Jokowi juga memberikan instruksi agar QRIS bisa dikoneksikan segera dengan seluruh negara di ASEAN. Jika hal ini bisa direalisasikan, katanya, maka akan memudahkan berbagai sektor usaha terutama UMKM untuk bisa berhubungan dengan negara lain.
“Memudahkan UMKM kita, memudahkan dunia pariwisata kita untuk berhubungan dengan negara-negara lain baik dengan Thailand dengan semua negara ASEAN dan kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna tapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa program KKP Domestik ini merupakan bagian dari skema pembayaran domestik berbasis kredit yang bertujuan untuk memperluas penerimaan transaksi non tunai dan menjadikannya lebih inklusif.
Melalui ekosistem QRIS, K/L dan pemda dapat menggunakan KKP Domestik di lebih dari 20 juta merchants QRIS se-Indonesia, kata Perry.
“Sehingga dengan potensi tersebut, KKP Domestik dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi,” ungkap Perry
