BeritaYogya.Com – Komisi D DPRD DIY melangsungkan rapat kerja bersama Bappeda DIY dalam rangka pembahasan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2022-2027 pada Selasa (13/12/22).
Danang Setiadi, S.I.P., M.T selaku Kepala Bidang Perencanaan Bappeda DIY dalam rapat kerja memaparkan 4 permasalahan secara general di DIY seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, ketimpangan wilayah dan peningkatan pencemaran & kerusakan lingkungan serta potensi bencana. Target program Pemda dalam RPJMD Tahun 2022-2027 menyasar menurunkannya tingkat kemiskinan, penghidupan ekonomi yang layak dan kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan.
Dalam rapat kerja ini, Komisi D DPRD DIY menyoroti berbagai permasalahan, isu strategis hingga strategi pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemda DIY.
Dr. R. Stevanus C. Handoko S.Kom., MM anggota DPRD DIY Komisi D dari Partai Solidaritas Indonesia menyampaikan data terkait dengan anomali yang selalu disampaikan bahwa dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi namun warga DIY termasuk dalam warga yang memiliki indek kebahagian yang tinggi. Hal ini seharusnya dilakukan kajian yang lebih mendalam, terlebih ditemukan data statistic yang mencegangkan bahwa hingga saat ini warga DIY masih banyak yang belum bisa mengakses dunia perkuliahan walaupun Jogja dikenal sebagai Kota Pendidikan.
Hingga saat ini hanya sekitar 6,7% warga DIY yang mampu meraih gelar sarjana walaupun di DIY memiliki lebih dari 105 Kampus. Selain itu, data dalam rancangan awal RPJMD yang menyatakan bahwa pengangguran di DIY berlatar belakang pendidikan SMA/SMK sebesar 48,59%. Dengan data semacam ini artinya lulusan SMA/SMK di DIY tidak dapat diserap di dunia industri dan usaha di wilayah DIY atau sekitarnya. Ujar Dr. R. Stevanus
Dr. R. Stevanus menambahkan bahwa perlu ada strategi pembangunan yang lebih progressive dari Pemda DIY untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, ketimpangan pendapatan yang disebabkan karena faktor daya saing SDM DIY yang rendah. Pemerintah Daerah perlu melakukan kolaborasi yang progressive dan semaksimal dengan melibatkan pemerintah pusat, pemkot, pemkab, universitas, dunia usaha/industri, komunitas dan masyarakat secara luas.
Peningkatan pendidikan pelatihan vokasi yang sesuai dengan perkembangan jaman perlu segera diterapkan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing SDM yang dimiliki. Selain itu, Pemda DIY juga perlu memiliki solusi agar warga DIY memiliki akses pendidikan 12 tahun seperti mengoptimalkan anggaran pendidikan yang dimiliki serta pemanfaatan dana keistimewaan bagi pendidikan warga DIY yang ingin melanjutkan kuliah. Dan jika diperlukan Pemda DIY harus progressive berani mengalokasikan anggaran untuk mengoptimalkan asset pemda untuk kegiatan perkuliahan gratis atau perlu pembangunan Kampus gratis bagi warga DIY. Terlebih saat ini latar belakang pendidikan S-1 menjadi suatu kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan pendapatan yang diharapkan. Tegas Dr. R. Stevanus
“Harapan kami kurikulum di SMK itu harus sesuai dengan dunia industri di DIY. Sehingga setelah lulus (para siswa) dari SMK mempunyai keahlian yang dibutuhkan oleh dunia industri” ungkap Koeswanto
Sehingga reformasi Pendidikan melalui pengembangan kurikulum tidak sebatas peningkatan kualitas pendidikan akan tetapi mampu mewujudkan lulusan SMK yang berkompeten, berdaya saing dan mempunyai keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ujar Koeswanto.
