BeritaYogya.com – Rencana untuk meningkatkan anggaran belanja pertahanan oleh Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, pada tahun 2024 telah menjadi indikator penting dalam kaitannya dengan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah Jepang berencana untuk mengusulkan anggaran pertahanan sebesar JP¥7,7 triliun (setara US$52 miliar) atau sekitar Rp801 triliun pada tahun fiskal 2024, yang mencerminkan peningkatan sebesar 13 persen dibandingkan dengan anggaran pertahanan saat ini sebesar JP¥6,8 triliun.
Peningkatan signifikan ini diyakini oleh pengamat Hubungan Internasional dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Hikmahanto Juwana, sebagai langkah yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Amerika Serikat (AS) dalam mempertahankan posisinya di kawasan Indo-Pasifik. Di tengah ketegangan antara AS dan Tiongkok, sekutu dan mitra utama AS di wilayah tersebut merasa perlu untuk memperkuat kemampuan pertahanan dan militer mereka.
Salah satu fokus utama dalam strategi pertahanan AS adalah menghadapi ancaman dari Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, peningkatan anggaran pertahanan Jepang juga sejalan dengan upaya untuk berbagi beban dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut.
Jepang sebelumnya memiliki kebijakan untuk membatasi anggaran pertahanan mereka di bawah 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 1962. Namun, kebijakan ini dihapus pada tahun 2017, dan sejak itu Jepang secara bertahap meningkatkan anggaran pertahanannya, melebihi 1 persen PDB pada tahun 2020. Selanjutnya, Jepang berupaya memperkuat pertahanan multidomain mereka untuk mengimbangi potensi ancaman dan taktik militer yang baru.
Pentingnya mengamankan rute maritim di Laut Baltik juga menjadi perhatian utama dalam latihan ini. Negara-negara Baltik sangat bergantung pada jalur pasokan maritim melalui Laut Baltik, dan latihan ini merupakan pesan penting bagi Moskow yang menunjukkan kewaspadaan dan pencegahan.
Selain itu, data menunjukkan bahwa Jepang masih sangat bergantung pada impor senjata dan persenjataan dari AS. Sekitar 97 persen dari impor persenjataan Jepang pada tahun 2018-2022 berasal dari AS. Oleh karena itu, hubungan pertahanan antara Jepang dan AS tetap kuat dan dominan.
Selain itu, Pemilu Presiden Taiwan pada Januari 2024 juga menjadi indikator penting dalam ketegangan antara AS dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Hasil pemilu ini dapat memengaruhi dinamika konflik dan ketegangan di wilayah tersebut.
