BeritaYogya.Com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki satu tantangan terkait dengan aspek data sehingga sulit untuk melakukan penanganan.
Sulitnya pengumpulan informasi data bencana menjadi faktor utama selain keterbatasan SDM pengelola data, dan dukungan anggaran yang terbatas.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Biwara Yuswantana mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri acara “Lokakarya Satu Data Bencana”, Kamis 8 September 2022 di Hotel Santika Premiere, Yogyakarta.
Dari beberapa pendekatan yang dilakukan guna untuk melihat manfaat kebutuhan data, dapat diketahui dari satu aspek yaitu dengan siklus manajemen yang terdiri dari 4 fase.
Tahap pertama, adalah Mitigasi Bencana. Mitigasi Bencana bertujuan untuk meminimalkan dampak bencana dengan membangun peringatan dini, menyusun atau merumuskan analisis resiko dan komunikasi publik.
Data sangat penting untuk mengidentifikasi resiko baik hal yang berkaitan dengan geografis ataupun infrastruktur. Hal ini bisa dilakukan dengan citra satelit.
Persiapan menjadi tahap kedua. Bertujuan untuk merencanakan bagaimana merespon kejadian bencana.
Fase ini mencakup kesiapsiagaan, sehingga pada keadaan darurat bisa diimplementasikan termasuk juga untuk pengembangan sistem peringatan dini. Pada fase persiapan ini Big Data dapat bertujuan untuk mendeteksi berbagai potensi ancaman.
Analisis Big Data dapat berkontribusi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya bencana, dengan menggunakan satelit dan data lain yang dikomunikasikan dengan analisis statistik.
Tahap ketiga yaitu Respon, berkaitan dengan penyediaan layanan manajemen untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi lingkungan selama situasi bencana.
Big Data akan membantu mengidentifikasi bagi orang yang membutuhkan bantuan dan mengalokasikan sumber daya.
Sedangkan fase keempat adalah Pemulihan, yaitu proses pengembalian setelah terjadinya bencana.
“Harapannya kita bisa memanfaatkan dukungan fasilitas ini dan juga bisa mengembangkan satu data di DIY yang menjadi sangat penting dalam kita menanggulangi dan merespon bencana di DIY,” kata Biwara.
Biwara menambahkan, bahwa data memegang peran penting dalam penanggulangan bencana meskipun pada kenyataannya seringkali masih dianggap sebelah mata. Data dan informasi yang akurat, handal dan tepat waktu sangat penting guna mendukung perencanaan dan kegiatan pada setiap tahap penanggulan bencana.
Dalam kenyataan di lapangan, Biwara mengaku tidak menemukan benang merah maupun rekaman informasi di dalamnya. Untuk itu Biwara berharap, bahwa memerlukan peran dan kontribusi aktif dari semua pihak terkait serta sinergi antara pemerintahan, lembaga non pemerintah, maupun masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan data informasi terkait kebencanaan.
Teguh Harjito Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BNPB RI mengungkapkan, DIY menjadi salah satu dari 3 provinsi yang ditunjuk sebagai pilot dalam pembentukan Forum atau Gugus Tugas Satu Data Bencana Daerah.
Bersanding dengan Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat, DIY siap menjadi percontohan penanganan bencana.
Teguh berharap melalui Lokakarya dapat memicu semangat masing-masing daerah untuk memperbaiki kualitas penanganan bencana di daerah masing-masing. Teguh ingin Lokakarya ini dapat menjadi pemantik komunikasi antar OPD di DIY guna meningkatkan tindak lanjut konkrit atas penanganan bencana.
“Lokakarya ini merupakan langkah awal dan langkah pertama ini bisa dilanjutkan dengan langkah berikutnya di kemudian hari, dan Satu Data Bencana Daerah DIY bisa terwujud,” ujar Teguh.
