Respon Pemerintah Atas Kebocoran Data

9
Ilustrasi Hacker

BeritaYogya.Com – Munculnya hacker atau peretas dengan nama akun Bjorka dan membongkar beberapa data pribadi para pejabat negara dan juga menaikkan kembali kasus Munir membuat negara dan juga lembaga terkait negara risau.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri turun tangan mengusut aksi dugaan peretasan data yang dilakukan peretas atau hacker dengan nama samaran Bjorka.


Tim penyidik dari Dittipidsiber Bareskrim Polri akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kemenkominfo, dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menindaklanjuti kebocoran data tersebut.

“Iya, tim Siber Bareskrim Polri sudah masuk dalam tim terpadu,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, pasa Selasa 13 SeptemberDedi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai peran masing-masing lembaga dalam mengusut peretas tersebut.

walau demikian, Dedi memastikan pihaknya akan menyampaikan seluruh perkembangan terkait pengusutan kasus ini kepada publik.

“Nunggu update dari Siber,” tutur jenderal bintang dua tersebut.
Bjorka menjadi bagian pembahasan tersendiri dalam rapat antara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan para menterinya di istana pada Senin 12 September.

Menkominfo Johnny G Plate mengatakan Jokowi akhirnya memerintahkan pembentukan  tim khusus menyusul sejumlah serangan siber dari hacker Bjorka.

Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate menyebut tim tersebut akan terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Hacker bernama Bjorka menyerang sejumlah situs pemerintahan. Dia menjual data hasil pembobolan sejumlah situs pemerintah di internet.

Kebocoran data pribadi sudah sering terjadi, tetapi munculnya hacker Bjorka menarik perhatian langsung dari Presiden RI sendiri.

Namun, dugaan kebocoran data pribadi penduduk itu–seperti di BPJS Kesehatan, registrasi SIM card, hingga KPU–selama ini dikritik tak begitu diperhatikan dengan serius oleh pemerintah.

Oleh karena itu, pula masyarakat sipil mendorong pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Namun, setelah data pribadi sejumlah menteri Jokowi dan pejabat lain dibocorkan peretas dengan nama alias Bjorka, pemerintah dan instrumennya menyatakan akan menyikapi dengan serius.

Bjorka mengklaim membobol data sejumlah instansi pemerintah. Dia juga menjual data hasil pembobolan tersebut ke forum peretas.

Salah satu data yang diklaim bobol adalah surat dari BIN ke Presiden Jokowi. Bjorka menyebut dokumen-dokumen tersebut rahasia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here