BeritaYogya.com – Todung Mulya Lubis, Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, menegaskan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan dukungan terhadap penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Todung mengklarifikasi bahwa hak angket yang diajukan oleh partai pendukung pasangan calon nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) sepanjang periode sebelum, saat, dan setelah pencoblosan.
Ia menekankan perbedaan antara hak angket dan proses pemakzulan presiden, menyatakan bahwa hak angket ditujukan untuk mendeteksi intervensi kekuasaan dan kecurangan TSM. Todung menekankan bahwa Megawati tidak ingin pemerintahan goyah hingga 20 Oktober 2024, dan tidak menginstruksikan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur.
Komitmen PDI Perjuangan dalam menggunakan hak angket, menurut Todung, bukan untuk maksud pemakzulan presiden, melainkan untuk mengungkap dan mengoreksi kecurangan. Ia menjelaskan bahwa proses pemakzulan adalah hal terpisah yang akan berjalan sendiri, dan bahwa saat ini hak angket tidak memiliki kaitan langsung dengan pemakzulan.
Todung menyoroti bahwa dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan. Ia mencatat adanya intervensi yang membuat kekuasaan tidak netral pada masa prapencoblosan, terlihat melalui media massa dan media sosial. Politisasi bantuan sosial (bansos) juga menjadi perhatian, terutama dalam konteks distribusi yang masif sebesar Rp 496,8 triliun.
Todung mencatat bahwa ada korelasi antara perilaku pemilih dan politisasi bansos, serta pengaruh dari patron penguasa seperti bupati, camat, kepala desa, dan pemuka agama terhadap sikap pemilih dalam masyarakat yang bersifat paternalistik seperti Indonesia.
