Pemerintah DIY Kunci Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi Ekonomi Daerah

8
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X (Foto: Humas Jogja)

BeritaYogya.com – Falsafah ekonomi Keynesian menggarisbawahi pentingnya intervensi pemerintah dalam mengatur ekonomi, terutama untuk mencapai stabilitas harga. Pada sebuah acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY di Hotel Royal Ambarrukmo, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, membacakan sambutan Gubernur DIY yang menekankan perlunya konsistensi dan responsivitas dalam kebijakan pemerintah terhadap perubahan dinamika ekonomi.

Sri Paduka menyatakan bahwa DIY telah berhasil mengelola inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Penurunan inflasi dari 6,49% pada 2022 menjadi 3,17% pada 2023, serta mencapai deflasi sebesar -0,02% di awal 2024, menjadi bukti keberhasilan kebijakan dan upaya bersama.

Meskipun kondisi ekonomi DIY dianggap baik, Sri Paduka mengingatkan bahwa perjalanan menuju kesejahteraan rakyat masih memerlukan kerja keras dan sinergi dari semua pihak. Kerjasama antara pemerintah, produsen, dan distributor dianggap krusial untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadhan dan Idul Fitri.

Sri Paduka menyoroti isu harga dan ketersediaan beras sebagai perhatian utama masyarakat, mendesak perlunya upaya jangka pendek dan jangka panjang untuk mengelola stok beras dari sisi hulu dan hilir. Untuk mencapai stabilitas perekonomian menjelang HBKN 2024, Sri Paduka merinci beberapa langkah, termasuk pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal konsisten, pengendalian inflasi kelompok Volatile Food, dan menjaga pasokan serta distribusi pangan.

Selain itu, Sri Paduka menekankan peningkatan ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas, penguatan data pasokan pangan, dan sinergi antara TPI Pusat, TPID DIY, dan TPID Kabupaten/Kota.

Dalam konteks ini, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Ibrahim, menyarankan langkah-langkah mitigasi yang bersifat musiman, seperti mengedukasi masyarakat untuk mengurangi pemborosan makanan dan berbelanja secara bijak. Rekomendasi lain mencakup kerja sama antar daerah, pemanfaatan digitalisasi untuk monitoring pasokan dan harga beras secara real-time, serta peningkatan koordinasi dengan pelaku usaha terkait harga jual dan distribusi.

Ibrahim juga merekomendasikan langkah-langkah pengendalian inflasi yang bersifat musiman dan struktural untuk menghadapi HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2024, termasuk penguatan data dan informasi terkait pasokan, optimalisasi pantauan pasar pada periode H-7 dan H+7 HBKN, serta upaya memfasilitasi penelitian dan pengembangan tanaman pangan.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Kapolda DIY, Kepala BPS DIY, Sekretaris Daerah DIY, serta Bupati/Pj. Wali Kota se-DIY.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here