BeritaYogya.com – Presiden Joko Widodo memberikan penekanan pada beberapa aspek penting dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para jajarannya di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024. Fokus utama sidang tersebut mencakup persiapan menyongsong bulan Ramadhan dan Idul Fitri, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan perumusan kebijakan fiskal untuk tahun 2025.
Presiden menekankan signifikansi bulan Maret sebagai awal bulan Ramadhan dan bulan April sebagai momen perayaan Idul Fitri 1445 H. Dia memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk, termasuk menjaga persediaan pangan dan stabilitas harga bahan pokok.
Instruksi selanjutnya dari Presiden adalah untuk menjaga persediaan pangan dan stabilitas harga, terutama bahan pokok, serta mempercepat distribusi paket perlindungan sosial dan jaminan sosial.
Presiden menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan moda transportasi untuk mendukung tradisi mudik, yang merupakan acara tahunan. Selain itu, persiapan untuk RKP dan kebijakan fiskal tahun 2025 juga menjadi sorotan Presiden sebagai langkah untuk menjaga kelangsungan pembangunan dan mengakomodasi program Presiden terpilih.
Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Presiden menekankan kebutuhan untuk memahami situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global. Dia juga mencatat bahwa beberapa negara telah masuk ke dalam resesi.
Presiden menekankan perlunya antisipasi dalam menetapkan target pertumbuhan yang mencerminkan kehati-hatian, sambil tetap mempertahankan optimisme dan kredibilitas. Dia juga mendorong untuk menyesuaikan fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyusun rencana kontingensi untuk mengatasi gejolak dan krisis yang mungkin terjadi.
Presiden menegaskan bahwa kebijakan fiskal tahun 2025 harus terus mendukung kelanjutan transformasi ekonomi yang telah dilakukan selama dekade terakhir. Dia mengajak kolaborasi semua pihak untuk memastikan efektivitas rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam memperkuat keberlanjutan transformasi ekonomi.
