BeritaYogya.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa tindakan pencopotan bendera partainya dan baliho Ganjar-Mahfud MD di Bali saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (31/10) dinilainya sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan.
Hasto menyebutkan adanya politik diskriminasi dalam peristiwa tersebut, mengingat Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta agar para Penjabat Kepala Daerah (Pj Kepala Daerah) bersikap netral dalam persiapan Pilpres 2024.
Hasto menjelaskan bahwa pemasangan bendera partai politik adalah salah satu cara ekspresi dalam demokrasi, dan tindakan pencopotan ini melanggar keadilan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengekspresikan keprihatinannya setelah rapat tim pemenangan di Gedung High End, Jakarta Pusat, pada Rabu (1/11).
Selain itu, Hasto mencatat bahwa peristiwa pencopotan baliho PDIP dan Ganjar-Mahfud MD di Bali bertentangan dengan kunjungan Jokowi sebelumnya di Sumatera Barat, di mana baliho dengan gambar Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming malah tersebar di sepanjang jalur yang sama saat kedatangan Jokowi. Hasto merasa bahwa dua kejadian ini memiliki kontradiksi yang signifikan.
Walaupun demikian, Hasto merasa senang dengan respon positif masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Dia percaya bahwa penyalahgunaan wewenang akan sulit terjadi dalam lingkungan demokrasi yang sehat.
Hasto juga menekankan bahwa masyarakat saat ini semakin cerdas dalam memahami fenomena publik dan memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, tanpa campur tangan kekuasaan.
Kendati demikian, tindakan pencabutan bendera PDIP dan baliho Ganjar-Mahfud MD sebelum kunjungan Presiden Jokowi di Bali, serta penjelasan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya yang menyebut baliho tersebut digeser sementara untuk menjaga estetika, masih memicu perdebatan dan kontroversi.
Presiden Jokowi sendiri mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam menata atribut partai politik, dengan harapan untuk menghindari salah paham antara pemerintah dan partai politik dalam konteks pemilihan.
